Network
Lebih jauh ia memaparkan terkait kondisi stunting di Sulsel yang angkanya masih cukup tinggi, 27 persen. Sementara, target nasional adalah 14 persen. “Saya melihat penanganan stunting di kabupaten kota itu sudah cukup maksimal. Tapi angkanya masih sangat tinggi,” ujarnya.
Ia berharap, melalui kunjungan ini bisa ada sharing program, yang nantinya bisa juga diterapkan di Provinsi Sulsel.
Baca Juga: DPRD Sulsel Sebut Penerimaan Anggota Komisi Penyiaran dan Komisi Informasi Publik Sarat Titipan
Sementara, Gusti Kanjeng Bendara Raden Ayu Adipati Paku Alam, yang akrab disapa Gusti Putri, menjelaskan, Yogyakarta sebagai Daerah Istimewa, berbeda dengan daerah lain di Indonesia.
Yang mana, yang menjadi kepala daerah atau Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Raja, dan tidak mengenal Pemilu. Sehingga, untuk jabatan Ketua PKK juga tidak pernah berganti.
“Kanjeng Ratu yang seharusnya menjabat Ketua PKK belum bisa aktif, sehingga untuk PKK ini diserahkan ke saya. Dan karena di pucuk pimpinan tidak berganti, pengurusnya juga itu-itu saja. Jadi sudah senior semua di PKK, program-program juga terus berkelanjutan,” jelas Gusti Putri.
Untuk pelaksanaan program PKK, Gusti Putri mengungkapkan, pihaknya bermitra dengan OPD dan juga pihak swasta. PKK juga memiliki Yayasan dan Koperasi, yang saat ini dananya sudah mencapai Rp1 miliar. Kemudian, PKK juga mendapatkan dana hibah dari pemerintah untuk pelaksanaan program PKK.
“Pelaksanaan kegiatan PKK sudah difasilitasi pemerintah daerah,” imbuhnya.
Terkait stunting, Gusti Putri mengungkapkan angkanya masih tinggi, 19 persen. Tetapi yang memberikan kontribusi tinggi adalah wilayah pegunungan. Sedangkan untuk di daerah perkotaan, sudah melampaui target nasional, yakni sekitar 11 persen.
“Dalam hal penanganan stunting, kita bekerjasama dengan semua stakeholder. Kita bantu dengan alat ukur digital. Kita maksimalkan semua posyandu. Stunting kita di 19 persen, tapi kebanyakan di Gunung Kidul.
